Kritik di Forum Berujung Perang Siber: Begini Cara Netizen Bela Gubernur Sherly
TERNATE, MAHERANEWS.COM – Kritik terbuka Walikota Ternate M. Tauhid Soleman kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Hotel Bella Ternate, Rabu (17/12/2024), alih-alih menuai simpati justru berbalik menjadi bumerang. Pernyataan bernada keras yang dijuluki netizen sebagai “Kultum” (Kuliah Tujuh Menit) tersebut memicu gelombang kecaman dari simpatisan dan pendukung gubernur di media sosial.
Video rapat koordinasi antara Tauhid Soleman dengan Sherly Tjoanda mendadak viral di jagat maya pada Sabtu (20/12/2025). Dalam video yang diunggah akun TikTok @pasdua_, Tauhid mempertanyakan komitmen gubernur yang tinggal di Ternate namun dinilai belum pernah melakukan kunjungan kerja resmi ke Pemkot.
Gubernur Sherly Tjoanda langsung membantah dengan menyebut bahwa dirinya pernah turun ke kelurahan bersama Menteri Hukum untuk acara Posbankum di wilayah Ternate, namun saat itu justru Walikota tidak hadir. Respons telak gubernur di hadapan forum ini memicu reaksi beragam dari publik, khususnya simpatisan Sherly Tjoanda.
Pasca viralnya video tersebut, netizen dan pendukung Gubernur Sherly Tjoanda mulai “merujak” Walikota Tauhid Soleman dengan mengungkit berbagai kasus lama yang pernah menyeret namanya. Di berbagai platform media sosial, warganet ramai menyoroti sejumlah persoalan hukum yang melibatkan orang nomor satu di Kota Ternate ini. Berikut rangkuman kasus-kasus yang diungkit:
1. Gugatan Utang Piutang Rp 15,17 Miliar
- Digugat pengusaha Umar Bopeng di PN Ternate (Perkara No. 5/PDT.G.2025/PN Ternate, 14 Januari 2025)
- Utang pokok Rp 5,17 miliar terkait biaya Pilkada 2019
- Total tuntutan termasuk kerugian immaterial Rp 15,17 miliar
- Permintaan sita jaminan rumah di Kelurahan Tabona
- Gugatan dicabut Maret 2025 setelah kesepakatan damai
2. Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Rp 25 Miliar
- Periode 2015-2019 untuk PT Alga, BPRS Bahari Berkesan, dan PT Apotek Bahari Berkesan
- Dilaporkan ke KPK oleh SKAKMU pada 25 Juli 2024
- Temuan audit BPKP: kerugian negara Rp 7 miliar dari Rp 22,85 miliar
- Diduga tanpa dasar hukum Perda dan tanpa analisa kelayakan
- Desakan GPM Malut untuk pemeriksaan ulang
3. Status Hukum sebagai Plt. Kepala BPKAD/PPKD
- Tandatangan pada perubahan anggaran terkait penyertaan modal
- Beberapa pejabat terkait telah divonis pengadilan
- Status hukum Tauhid masih menuai pertanyaan publik
Kritik Tauhid Soleman dalam forum Rakor bertujuan mengungkap minimnya kunjungan kerja Gubernur ke pemerintah kabupaten/kota, khususnya ke Pemerintah Kota Ternate, meski gubernur berdomisili di daerah tersebut.
Tauhid menekankan bahwa tinggal di suatu daerah berbeda dengan melakukan kunjungan kerja resmi yang memiliki nilai simbolik dan administratif. Ia juga menyinggung soal koordinasi yang lemah, di mana banyak kegiatan Pemprov dilakukan tanpa sepengetahuan kepala daerah setempat.
Namun, kritik yang diniatkan sebagai refleksi dan ajakan kebersamaan ini justru memicu polarisasi pendapat publik. Kubu pendukung Gubernur Sherly Tjoanda menilai kritik Tauhid kurang tepat dan berlebihan, sementara sebagian kalangan melihatnya sebagai bentuk keberanian mengungkap persoalan koordinasi yang sebenarnya.
Viralnya perdebatan antara dua pimpinan daerah ini mencerminkan dinamisnya politik lokal di Maluku Utara. Di satu sisi, tuntutan akan koordinasi dan sinergi antar level pemerintahan menjadi penting. Di sisi lain, cara penyampaian kritik di forum terbuka memicu reaksi beragam hingga mengungkit kembali kasus-kasus lama yang sempat meredup.
Tauhid Soleman sendiri baru saja terpilih kembali untuk masa bhakti periode kedua 2025-2030 berpasangan dengan Wakil Wali Kota terpilih Nasri Abubakar pada Pilkada serentak 27 November 2024.
Pertarungan narasi di media sosial antara pendukung kedua kubu terus berlanjut, dengan netizen saling berargumentasi soal siapa yang lebih benar dalam polemik ini. Sementara itu, publik Maluku Utara menanti bagaimana kedua pimpinan daerah ini akan mengelola hubungan kerja ke depan demi kepentingan pembangunan daerah.
Para pengamat politik lokal menekankan pentingnya para kepala daerah di Maluku Utara untuk mengedepankan profesionalisme dan menghindari pertarungan citra di ranah publik. Koordinasi yang solid antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Insiden ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya komunikasi internal yang baik sebelum membawa persoalan ke forum terbuka yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis dan perang narasi di media sosial.
Leave a Reply
