Pembangunan Infrastruktur Taliabu dan Tantangan Politik dalam Perspektif Kritis
Oleh: Muflihun La Guna
Aktivis Mahasiswa Taliabu
TALIABU, MAHERANEWS.COM — Pembangunan infrastruktur kerap dipromosikan sebagai simbol kemajuan dan kesejahteraan. Jalan, pelabuhan, serta fasilitas publik sering dijadikan indikator keberhasilan pemerintah dalam mengatasi keterisolasian wilayah dan ketimpangan ekonomi. Namun, di balik narasi pembangunan yang optimistis tersebut, tersimpan persoalan struktural yang patut dikritisi secara mendalam, termasuk yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu.
Penulis menilai bahwa pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Proyek-proyek berskala besar kerap diputuskan secara elitis, minim partisipasi publik, dan lebih menonjolkan kepentingan politik jangka pendek dibandingkan keberlanjutan sosial dan ekologis. Infrastruktur memang dibangun, tetapi akses dan manfaatnya masih dirasakan timpang oleh masyarakat.
Dalam membaca realitas tersebut, pemikiran Karl Marx menjadi relevan. Marx menegaskan bahwa pembangunan dalam sistem kapitalisme tidak pernah bersifat netral. Ia selalu terkait dengan relasi kuasa antara kelompok pemilik modal dan rakyat kecil. Dalam kerangka ini, infrastruktur berpotensi menjadi alat reproduksi kekuasaan, bukan semata instrumen kesejahteraan.
Pembangunan jalan dan pelabuhan di Pulau Taliabu, misalnya, lebih sering difungsikan untuk melancarkan distribusi komoditas dan kepentingan investasi, ketimbang memperkuat ekonomi rakyat lokal. Nelayan dan petani masih menghadapi kesulitan akses pasar, sementara ruang hidup mereka terancam oleh ekspansi modal. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Marx sebagai proses akumulasi primitif dalam wajah yang terus diperbarui.
Tantangan politik utama dari pembangunan infrastruktur di Taliabu adalah absennya demokrasi substantif. Proses pengambilan keputusan masih bersifat top-down, dengan ruang kritik yang sempit. Mahasiswa dan warga yang menyuarakan pandangan kritis kerap distigmatisasi sebagai penghambat pembangunan, padahal kritik merupakan elemen penting dalam demokrasi dan kontrol kekuasaan.
Marx juga mengingatkan bahwa negara kerap bertindak sebagai alat kepentingan kelas dominan. Dalam konteks lokal, kebijakan pembangunan berpotensi menjadi sarana legitimasi politik elite, terutama menjelang kontestasi elektoral. Infrastruktur kemudian diperlakukan sebagai komoditas politik, bukan sebagai kebutuhan sosial yang dirancang secara partisipatif.
Kontradiksi pembangunan terlihat jelas ketika desa-desa di pedalaman Taliabu masih minim akses pendidikan, layanan kesehatan, dan air bersih, sementara proyek fisik bernilai besar terus digulirkan. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara apa yang dibangun dan apa yang sesungguhnya dibutuhkan rakyat.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma pembangunan. Infrastruktur harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial, dengan menjadikan partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, dan perlindungan lingkungan sebagai prinsip utama. Membaca Taliabu dengan kacamata Marx bukan berarti menolak pembangunan, melainkan mengkritisi arah dan kepentingan di baliknya.
Pada akhirnya, tantangan politik terbesar adalah membangun kesadaran kritis masyarakat agar tidak terjebak dalam mitos pembangunan semu. Mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk terus mengawal kebijakan publik dan memastikan bahwa pembangunan di Pulau Taliabu benar-benar berpihak pada rakyat.
Leave a Reply
