GMNI Maluku Utara: Ketika Ambisi Personal Mengalahkan Perjuangan Rakyat
Oleh: Arjun Onga
Kader GMNI Kota Ternate
TERNATE, MAHERANEWS.COM – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Bukan persimpangan antara dua pilihan ideologis yang berbeda, melainkan persimpangan antara integritas organisasi versus ego segelintir oknum yang rakus akan kekuasaan. Ironisnya, di saat rakyat Maluku Utara membutuhkan suara kritis untuk melawan eksploitasi dan ketidakadilan struktural, GMNI justru sibuk berperang dengan dirinya sendiri.
Kemunculan Alfon Gisisi dan kelompoknya yang membangun narasi tandingan atas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Maluku Utara adalah cerminan dari betapa rapuhnya komitmen terhadap disiplin organisasi. Dalam versi yang keliru namun dikemas seolah-olah benar, tindakan amoral ini telah mencederai semangat kolektif yang seharusnya menjadi pondasi pergerakan.
Penolakan tegas dari empat cabang—GMNI Cabang Morotai, Kepulauan Sula, Ternate, dan Halmahera Utara—bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah perlawanan terhadap praktik opportunisme yang menggerogoti organisasi dari dalam. Penolakan ini lahir dari kesadaran kolektif bahwa konflik yang dibangun secara artifisial ini hanya akan merenggut energi kader dan mengalihkan fokus dari isu-isu strategis yang jauh lebih mendesak.
Saya bertanya: untuk apa organisasi mahasiswa jika tidak mampu membaca dan merespons realitas zamannya? Maluku Utara hari ini tengah menghadapi ancaman nyata yang sistemik. Hilirisasi dan industrialisasi yang dijalankan tanpa perhitungan matang telah menimbulkan kerusakan ekologis yang masif. Pencemaran lingkungan, kehancuran ekosistem pesisir dan darat, serta perampasan ruang hidup masyarakat adat, petani, dan nelayan adalah fakta-fakta yang tidak bisa diabaikan.
Ini seharusnya menjadi medan juang GMNI—bukan arena konflik internal yang miskin gagasan dan kaya ambisi personal. Organisasi yang lahir dari peleburan tiga organisasi pada 23 Maret 1953 ini memiliki DNA perlawanan yang kuat. Selama lebih dari tujuh dekade, GMNI telah mencetak kader-kader terbaik di lintas sektor. Namun warisan berharga ini kini terancam tercoreng oleh perilaku segelintir oknum yang lebih mementingkan jabatan ketimbang perjuangan.
Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Risyad-Patra, GMNI mengusung trilogi bina diri, bina ilmu, dan bina bangsa sebagai kompas ideologis. Ini bukan sekadar jargon, melainkan komitmen konkret untuk menjadikan GMNI sebagai entitas perlawanan intelektual terhadap ketidakadilan zaman.
Bina diri berarti membangun karakter kader yang berintegritas. Bina ilmu berarti mengasah kapasitas intelektual untuk membaca realitas secara kritis. Bina bangsa berarti mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan personal atau kelompok tertentu.
Namun apa yang terjadi di Maluku Utara? Trilogi ini seolah-olah hanya menjadi hiasan retorika tanpa implementasi nyata. Ketika konflik internal lebih menarik perhatian ketimbang penyusunan “Maluku Utara dalam Angka”—sebuah agenda strategis untuk membaca kebocoran fiskal, distribusi royalti, serta relasi APBN dan APBD dengan kepentingan korporasi tambang—maka kita harus bertanya: siapa yang diuntungkan dari kekacauan ini?
“Maluku Utara dalam Angka” bukan sekadar proyek akademis. Ini adalah instrumen politik untuk membuka tabir ketimpangan struktural dan mengungkap siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan dalam proyek-proyek pembangunan. Agenda ini penting untuk memberikan basis data yang kuat bagi perlawanan rakyat terhadap eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil.
Sayangnya, agenda visioner ini terancam gagal bukan karena kurangnya kapasitas kader, melainkan karena GMNI terperangkap dalam konflik yang dibangun secara sadar oleh oknum-oknum tertentu. Ini adalah ironi yang menyakitkan: organisasi yang seharusnya menjadi pelopor perlawanan justru menjadi korban dari ambisi segelintir orang.
Mari kita tegas: konflik yang diciptakan oleh Alfon Gisisi dan kelompoknya bukan hanya persoalan organisasi, tetapi persoalan etika dan tanggung jawab ideologis. Organisasi kader tidak boleh dikorbankan demi ambisi kelompok atau kepentingan personal. Jika GMNI membiarkan praktik seperti ini terus berlanjut, maka organisasi ini tidak sedang melawan zaman—melainkan dikalahkan oleh ego internalnya sendiri.
Saya percaya bahwa mayoritas kader GMNI Maluku Utara adalah orang-orang yang tulus dan berkomitmen pada perjuangan. Namun ketulusan dan komitmen saja tidak cukup jika tidak disertai dengan keberanian untuk bersikap tegas terhadap oknum yang merusak. Konflik ini harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah dan berkeadilan. Oknum yang terbukti menciptakan perpecahan wajib diadili secara organisatoris, bukan untuk balas dendam, tetapi demi menyelamatkan marwah dan masa depan GMNI.
Saya mengajak seluruh kader GMNI Maluku Utara untuk melakukan refleksi kritis. Apakah organisasi ini masih relevan dengan zamannya? Apakah kita masih layak disebut sebagai organisasi perjuangan jika lebih banyak waktu dan energi terbuang untuk konflik internal yang tidak produktif?
GMNI harus kembali ke jalan perjuangan: berpihak pada rakyat, menjaga ekologi, dan melawan ketidakadilan struktural dengan ilmu, integritas, dan keberanian ideologis. Rakyat Maluku Utara tidak butuh organisasi mahasiswa yang sibuk berkonflik. Mereka butuh kader-kader yang mampu membaca realitas, merumuskan strategi perlawanan, dan mengorganisir massa untuk melawan eksploitasi dan ketidakadilan.
Jika GMNI Maluku Utara gagal menyelesaikan konflik internal ini dengan bijak, maka yang rugi bukan hanya organisasi itu sendiri, tetapi juga rakyat Maluku Utara yang kehilangan satu suara kritis yang seharusnya membela kepentingan mereka. Dan itu adalah dosa yang tidak akan pernah bisa diampuni oleh sejarah.
Disclaimer: Opini ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi.
Leave a Reply
