PDIP Tuduh KPK Politisasi Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara
Jakarta, maheranews.com – PDI Perjuangan (PDIP) menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempolitisasi penanganan kasus dugaan suap ijon proyek Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. Tuduhan itu disampaikan setelah KPK memeriksa dua politikus PDIP sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.
Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan PDIP menghormati proses hukum, namun melihat adanya indikasi politisasi terhadap kasus tersebut. Ia membandingkan kondisi itu dengan dugaan kriminalisasi yang dialami pihaknya dalam kasus lain. Guntur menegaskan bahwa kasus yang menjerat Ade Kuswara adalah urusan pribadi sebagai kepala daerah, bukan atas nama partai.
Menurut Guntur, politisasi muncul karena PDIP belakangan vokal menolak usulan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Ia berpendapat tuduhan yang diarahkan kepada partai justru melebar dari substansi kasus hukum yang sesungguhnya.
Kasus ini sendiri berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2025 yang menahan Ade Kuswara dan beberapa pihak terkait dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi. Penyidik juga terus mendalami kemungkinan adanya aliran uang kepada sejumlah politikus, termasuk kader PDIP yang diperiksa sebagai saksi.
KPK pada awal penyelidikan telah menetapkan Ade Kuswara Kunang serta pihak lain sebagai tersangka, sementara tim penyidik terus melakukan pendalaman fakta hukum, termasuk memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui rinciannya.
Leave a Reply
