Konferda Batal, Plt Ketua Mundur: Gejolak Kekuasaan Guncang PDIP Jawa Tengah
JAKARTA, MAHERANEWS.COM – Pembatalan mendadak Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak lagi sekadar persoalan teknis organisasi. Peristiwa ini telah menjelma menjadi indikasi serius retaknya soliditas internal partai, ditandai dengan pengunduran diri FX Hadi Rudyatmo (Rudy Kumis) dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jawa Tengah.
Rudy Kumis memilih mundur hanya sehari setelah DPP PDI Perjuangan membatalkan Konferda yang sedianya digelar di Lenteng Agung, Jakarta, pada 16 Desember 2025. Surat pengunduran dirinya, tertanggal Rabu, 17 Desember 2025, ditujukan langsung kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dan kini beredar luas di kalangan internal partai.
Langkah mundur ini dibaca banyak pihak sebagai bentuk akumulasi kekecewaan sekaligus sinyal perlawanan diam-diam atas keputusan elite DPP yang dianggap mengabaikan aspirasi kader di daerah, khususnya Jawa Tengah.
Sejak awal, rencana pelaksanaan Konferda di Jakarta menuai resistensi dari mayoritas pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP se-Jawa Tengah. Para kader menilai Konferda seharusnya digelar di wilayahnya sendiri sebagai simbol kedaulatan organisasi daerah, bukan dipusatkan di Jakarta.
“Jika Konferda dipaksakan di Jakarta, itu akan memicu kekecewaan besar di tingkat cabang,” ujar seorang sumber internal PDIP Jawa Tengah yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ketegangan ini diduga menjadi alasan utama DPP akhirnya membatalkan Konferda secara sepihak, tanpa penjelasan terbuka kepada publik maupun kader. Keputusan tersebut justru memicu krisis kepercayaan internal dan memperuncing friksi antara pusat dan daerah.
Dalam suratnya, Rudy Kumis menyatakan ketidaksediaan melanjutkan mandat sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Ia menyebut alasan “ketidakmampuan” serta pertimbangan situasi internal partai yang dinilai tidak kondusif untuk menjaga soliditas.
Namun, sumber internal menyebutkan, pengunduran diri itu tak lepas dari perasaan tidak lagi memiliki legitimasi politik di mata kader Jawa Tengah.
“Rudy merasa kehadirannya tidak diterima di Jawa Tengah. Mundur menjadi jalan paling rasional setelah Konferda batal,” ungkap sumber tersebut.
Dalam suratnya, Rudy menulis bahwa keputusannya diambil demi menjaga kekompakan organisasi. Ia pun memilih kembali menjadi anggota biasa PDI Perjuangan.
“Dengan tulus ikhlas, kami mulai tanggal 17 Desember 2025 mengundurkan diri dari jabatan yang ditugaskan Ketua Umum,” tulis Rudy.
Pengunduran diri Plt Ketua DPD dalam momentum krusial menjelang Konferda dinilai sebagai alarm politik serius. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu basis elektoral terkuat PDI Perjuangan. Namun, dinamika kali ini menunjukkan adanya ketegangan laten antara kehendak kader akar rumput dan keputusan elite pusat.
Hingga berita ini diturunkan, DPP PDI Perjuangan belum memberikan penjelasan resmi terkait pembatalan Konferda maupun pengunduran diri Rudy Kumis. Sikap diam ini justru memperkuat spekulasi adanya konflik internal yang belum terselesaikan.
Publik kini menunggu, apakah DPP akan segera menetapkan langkah politik lanjutan, atau justru membiarkan ketegangan ini berkembang menjadi preseden buruk dalam pengelolaan demokrasi internal partai berlambang banteng tersebut.
Leave a Reply
