Banjir Sumatera Bukan Bencana Alam, Warganet Sebut Ini Bencana Kebijakan Zulhas
JAKARTA, MAHERANEWS.COM – Nama Zulkifli Hasan, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, kembali menjadi sorotan publik menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Warganet dan aktivis lingkungan mengaitkan bencana tersebut dengan kebijakan kehutanan yang diambil saat Zulhas menjabat Menteri Kehutanan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan sejak 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014, menggantikan Malem Sambat Kaban. Periode ini menjadi sorotan karena jumlah izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan mencapai rekor tinggi.
Data Greenomics Indonesia mencatat bahwa izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan Zulhas mencapai 1,64 juta hektare. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan era menteri kehutanan lainnya seperti BJ Habibie (763.041 ha), Abdurrahman Wahid (164.147 ha), dan Megawati Soekarnoputri (3.702 ha).
Zulhas menyumbang 70 persen dari keseluruhan izin perubahan lahan hutan menjadi kawasan perkebunan selama periode 2004-2017, yang sebagian besar digunakan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit.
Momen yang kini ramai dibicarakan kembali adalah wawancara antara Zulkifli Hasan dengan aktor Hollywood Harrison Ford pada tahun 2013. Ford saat itu sedang syuting film dokumenter “Years of Living Dangerously” dan menyaksikan langsung kerusakan hutan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau dari udara.
Dalam wawancara tersebut, Ford menyampaikan bahwa 80 persen hutan rusak dalam 15 tahun terakhir karena eksploitasi serta adanya kaitan antara bisnis dan politik. Ketika Ford menyinggung kondisi Tesso Nilo, Zulkifli sempat menanggapinya dengan tawa.
“Itu tidak lucu,” sahut Ford yang langsung mengubah mimik Zulhas. Ford kemudian melanjutkan dengan menyatakan bahwa kerusakan itu bukan hal baru dan pemerintah seharusnya punya waktu untuk bertindak. Ia mengakhiri pembicaraan dengan pertanyaan tajam kepada Zulhas.
Taman Nasional Tesso Nilo di Riau menjadi salah satu kasus yang paling disorot, di mana kawasan tersebut berubah menjadi perkebunan sawit ilegal secara masif. Kawasan ini seharusnya menjadi habitat penting bagi gajah Sumatera dan hutan dataran rendah.
Dari kawasan taman nasional yang seluas 81.739 hektare, separuhnya atau sekitar 40 ribu hektare telah dibuka dan ditanami sawit secara ilegal. Kondisi ini menyebabkan degradasi ekosistem yang parah dan mengancam populasi gajah Sumatera.
Pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan pemulihan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, namun kerusakan yang telah terjadi membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipulihkan.
Salah satu kritik tajam datang dari akun Instagram Balqis Humaira yang viral di media sosial. Dalam unggahannya, ia menyatakan bahwa banjir yang merendam kampung dan longsor yang mengubur rumah orang merupakan dampak dari kebijakan pejabat atas nama izin, regulasi, dan surat keputusan.
Akun media sosial lain juga menyebutkan bahwa bencana yang menimpa warga Sumatera adalah akibat kebijakan manusia, bukan semata-mata marah bumi. Mereka menunjuk pada izin-izin yang melegalisasi pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit.
Aktivis lingkungan berpendapat bahwa hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem membuat banjir dan longsor makin sering terjadi. Hutan yang seharusnya berfungsi menyerap air hujan dan mencegah erosi telah dikonversi menjadi perkebunan monokultur yang tidak mampu menjalankan fungsi ekologis tersebut.
Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menewaskan ratusan orang dan menyebabkan ribuan warga mengungsi. Para ahli lingkungan menyebut bahwa deforestasi masif di kawasan hulu sungai menjadi salah satu faktor pemicu bencana tersebut.
Nama Zulkifli Hasan juga sempat disebut-sebut dalam kasus suap alih fungsi hutan Riau yang melibatkan Gubernur Riau Annas Maamun. Meski Zulhas dihadirkan sebagai saksi, ia mengaku menandatangani surat keputusan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau.
Kontroversi ini menambah catatan panjang permasalahan tata kelola hutan Indonesia yang kompleks, melibatkan berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang kerap mengorbankan kelestarian lingkungan.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini tengah berupaya mengembalikan fungsi kawasan hutan yang telah dikelola tidak sesuai peruntukannya, termasuk di Taman Nasional Tesso Nilo. Namun proses ini menghadapi tantangan berat karena ribuan warga telah tinggal dan bergantung pada kebun sawit di kawasan tersebut selama bertahun-tahun.
Hingga saat ini, Zulkifli Hasan belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang dialamatkan kepadanya menyusul bencana banjir di Sumatera.
Leave a Reply
