Wabup Haltim: Pertumbuhan 39% Hanya Untungkan Tambang
HALTIM, MAHERANEWS.COM — Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, melontarkan kritik tajam terhadap cara membaca pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang disebut mencapai 39 persen, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Maluku Utara yang digelar di Hotel Bella, Selasa (17/12/2025).
Ia menegaskan, angka impresif tersebut tidak boleh dipersepsikan sebagai keberhasilan pembangunan yang merata, karena agregat pendapatan masih bertumpu pada sektor pertambangan.
Menurut Anjas, salah satu kontribusi pertumbuhan memang berasal dari Halmahera Timur (Haltim). Namun, dominasi sektor tambang membuat angka 39 persen menjadi menyesatkan bila dibaca tanpa pembongkaran sektoral.
“Kami meminta kepada Bappeda Provinsi Maluku Utara agar perhitungan itu dibuka secara sektoral, khususnya sektor tambang, supaya terlihat jelas berapa sesungguhnya pendapatan daerah yang dihasilkan dari pertumbuhan tersebut,” tegasnya.
Anjas menyoroti fakta bahwa tidak semua masyarakat Haltim terserap ke sektor tambang. Akibatnya, berbagai persoalan mendasar—seperti kemiskinan, stunting, dan kerentanan Kesehatan tetap tinggi meski produksi tambang terus meningkat.
“Produksi sebesar apa pun, tidak otomatis memberi manfaat berarti bagi pembangunan daerah jika tidak menyentuh struktur ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut kondisi daerah tambang sebagai “bukan anugerah, melainkan kutukan” bila tata kelolanya abai terhadap dampak sosial dan lingkungan. Sebagai contoh konkret, Anjas memaparkan situasi di Buli, Kecamatan Maba, yang masih mencatat kemiskinan dan stunting tinggi, serta lonjakan hasil skrining tuberkulosis (TBC).
Pemerintah daerah, kata dia, mencurigai keterkaitan dengan aktivitas tambang, mulai dari debu, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga faktor lingkungan lain yang memperburuk kesehatan warga.
Dampak ekonomi sektor tambang juga dinilai tidak sehat bagi masyarakat non-tambang. Anjas memberi ilustrasi soal harga ikan yang melonjak akibat orientasi pasar ke pabrik tambang.
“Ikan yang biasanya dijual pemasok dan ritel, kini diserap pabrik dengan harga Rp40 ribu. Akibatnya, ritel di pasar ikut menjual di harga yang sama. Yang mampu membeli hanya pekerja tambang, sementara masyarakat yang tidak bekerja di tambang daya belinya tertekan,” ungkapnya.
Fenomena ini, menurut Anjas, memperlihatkan distorsi harga dan ketimpangan akses pangan di daerah tambang.
Tak kalah keras, Anjas menyinggung program Corporate Social Responsibility (CSR) yang melekat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masing-masing perusahaan tambang. Ia menyatakan, banyak program CSR tidak dijalankan sesuai komitmen.
“Ini harus menjadi catatan serius. Tanpa eksekusi CSR yang konsisten, beban sosial dan lingkungan justru ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Anjas berharap Rakor kepala daerah ke depan tidak sekadar memamerkan angka makro, tetapi menyajikan peta tantangan mendasar—apa yang muncul di tingkat provinsi dan apa yang nyata di kabupaten/kota.
“Agar kami bisa menyusun program berbasis kebutuhan riil, bukan berdasarkan ilusi pertumbuhan,” tutupnya.
Pernyataan Anjas Taher menegaskan satu pesan kuat: pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa pemerataan dan akuntabilitas sektor tambang berpotensi memperdalam ketimpangan sosial. Pemerintah provinsi didesak membuka data sektoral, menegakkan kewajiban CSR, dan merancang kebijakan lintas sektor agar pertumbuhan benar-benar berbuah kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Utara.
Leave a Reply
