Putin Ancam Rebut Lebih Banyak Wilayah Ukraina, Sebut Politikus Eropa “Anak Babi”

MOSKOW, MAHERANEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin kembali melontarkan ancaman keras terhadap Ukraina dan negara-negara Eropa. Dalam pernyataan kontroversialnya, Putin bersumpah akan merebut lebih banyak wilayah Ukraina jika Kyiv dan Eropa menolak melanjutkan pembahasan gencatan senjata yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ancaman tersebut disampaikan Putin saat menghadiri rapat tahunan Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu (17/12/2025). Dalam kesempatan itu, pemimpin Kremlin menegaskan bahwa militer Rusia akan terus bergerak maju di seluruh lini pertempuran dan akan mencapai tujuannya baik melalui jalur militer maupun diplomasi.
“Jika pihak lawan dan para pendukung asingnya menolak terlibat dalam pembahasan substantif, Rusia akan mencapai pembebasan wilayah-wilayah historisnya dengan cara militer,” tegas Putin dalam pidatonya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Moskow tetap bersiap melanjutkan operasi militernya di Ukraina meskipun berbagai upaya diplomatik tengah diupayakan. Putin tampak memberikan ultimatum kepada Kyiv dan sekutunya untuk segera terlibat dalam negosiasi yang lebih serius.
Putin tidak hanya mengancam Ukraina, tetapi juga melontarkan kritik tajam kepada Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dia menuduh pemerintahan Presiden Joe Biden berupaya menghancurkan Rusia, dan mengklaim para politikus Eropa memiliki agenda yang sama.
Dalam pernyataan yang sangat kontroversial, Putin bahkan menyebut para politisi Eropa sebagai “shoats” atau “anak babi”. Julukan kasar ini ditujukan kepada mereka yang dinilai memicu histeria tentang kemungkinan perang dengan Rusia dan mengultimatum bahwa Moskow suatu hari bisa menyerang negara anggota aliansi militer NATO.
“Saya sudah berulang kali menyatakan: ini adalah kebohongan, omong kosong, omong kosong belaka tentang ancaman Rusia yang imajiner terhadap negara-negara Eropa. Namun ini dilakukan secara sengaja,” kata Putin dengan nada keras.
Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa salah satu target utama pada 2026 adalah meningkatkan tempo ofensif pasukan Rusia di Ukraina. Dalam presentasinya, Belousov menampilkan data bahwa Rusia mengalokasikan 5,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk mendanai operasi perang sepanjang 2025.
Angka ini menunjukkan komitmen besar Moskow dalam konflik yang telah berlangsung hampir tiga tahun ini, sekaligus mengindikasikan bahwa Rusia tidak berencana mengurangi intensitas operasi militernya dalam waktu dekat.
Meskipun Amerika Serikat telah menggelar beberapa pembicaraan dengan Moskow, Kyiv, dan negara-negara Eropa mengenai usulan untuk mengakhiri perang, hingga kini belum tercapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.
Kyiv dan sejumlah negara Eropa menyatakan keprihatinan mendalam atas tuntutan konsesi wilayah Ukraina dalam proposal damai tersebut. Mereka juga menuntut jaminan keamanan yang lebih kuat sebelum bersedia menerima kesepakatan apa pun.
Saat ini, Rusia menyatakan menguasai sekitar 19 persen wilayah Ukraina. Wilayah tersebut mencakup Semenanjung Crimea yang dianeksasi pada 2014, sebagian besar wilayah Donbas di timur, sebagian besar wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, serta bagian kecil dari empat wilayah lainnya.
Moskow secara sepihak mengklaim bahwa Crimea, Donbas, Kherson, dan Zaporizhzhia kini merupakan bagian dari Rusia. Namun, Ukraina dengan tegas menyatakan tidak akan pernah menerima klaim tersebut. Hampir seluruh negara di dunia juga tetap menganggap wilayah-wilayah itu sebagai bagian sah dari Ukraina.
Para pemimpin Eropa merespons ancaman Putin dengan menyatakan tetap berdiri bersama Kyiv. Mereka menegaskan bahwa Rusia tidak boleh “diberi hadiah” atau diberikan pengakuan atas wilayah yang direbutnya melalui invasi militer.
Sejumlah pemimpin Eropa bahkan menuduh Rusia tidak sungguh-sungguh berniat terlibat dalam perundingan damai yang konstruktif. Melontarkan kritik serupa terhadap Eropa, Belousov mengatakan negara-negara Eropa justru berupaya menggagalkan upaya mengakhiri perang dan terus membicarakan kemungkinan perang langsung antara Rusia dan NATO dalam beberapa tahun ke depan.
“Kebijakan semacam itu menciptakan prasyarat nyata bagi berlanjutnya operasi militer tahun depan, 2026,” ujar Belousov dalam peringatannya.
Pernyataan-pernyataan keras Putin dan pejabat militer Rusia ini menambah ketegangan di kawasan Eropa Timur. Dengan alokasi anggaran militer yang besar dan komitmen untuk meningkatkan tempo ofensif, konflik Rusia-Ukraina tampaknya masih akan berlanjut hingga tahun depan.
Komunitas internasional kini menunggu langkah konkret dari mediasi yang diusulkan AS, meskipun prospek perdamaian dalam waktu dekat terlihat semakin suram mengingat posisi kedua belah pihak yang masih sangat berseberangan.
Sementara itu, rakyat Ukraina terus menanggung beban perang yang berkepanjangan, dan negara-negara Eropa harus bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi konflik yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan regional.












