Presiden Prabowo Bahas Implementasi PLTS “Satu Desa Satu Megawatt” untuk Percepat Transisi Energi Bersih

Jakarta, Maheranews.com — Komitmen Indonesia menuju kemandirian energi bersih semakin ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada Rabu (26/11/2025), Presiden memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka untuk membahas percepatan implementasi program energi baru terbarukan (EBT), terutama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema satu desa satu megawatt.

Usai pertemuan, Bahlil menyampaikan bahwa pembahasan teknis mengenai program strategis ini telah memasuki tahap akhir, termasuk finalisasi skema pelaksanaan dan mekanisme pembiayaan.

“Kita sedang merampungkan detail teknisnya. Pemerintah menargetkan program ini segera berjalan sebagai bagian dari transformasi energi nasional,” ujar Bahlil.

Program PLTS skala desa ini merupakan salah satu proyek energi bersih terbesar yang pernah dirancang Indonesia. Tujuannya ialah:

• menghadirkan listrik bersih dan terjangkau ke desa-desa,
• memperkuat ketahanan energi nasional,
• mempercepat transisi menuju energi masa depan yang mandiri dan berkelanjutan,
• sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Program ini diproyeksikan membawa dampak besar bagi desa terpencil dan daerah yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan listrik.

Selain membahas agenda transisi energi, Bahlil mengungkapkan bahwa rapat bersama Presiden Prabowo juga menyinggung peristiwa di Bandara Morowali.

Menurut Bahlil, Presiden telah menugaskan tim satuan tugas untuk melakukan investigasi menyeluruh, termasuk memastikan apakah terdapat aktivitas pertambangan ilegal dalam kasus tersebut.

“Bapak Presiden menginstruksikan agar seluruh jajaran bertindak tegas tanpa pengecualian,” tegas Bahlil.

Instruksi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum di sektor energi dan pertambangan serta memastikan operasional industri berjalan sesuai regulasi.

Pertemuan ini menandai langkah penting pemerintah dalam mempercepat agenda energi bersih sekaligus menjaga tata kelola sektor energi dan pertambangan tetap transparan, tertib, dan akuntabel.