11 Pegawai Pajak Terjerat Kasus Korupsi, KPK Perluas Penyelidikan

Jakarta, maheranews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti praktik korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, dengan total 11 pegawai pajak yang telah terjerat hukum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan dan pengaturan pajak pada periode 2021–2026.

Dalam penyidikan yang tengah berlangsung, KPK telah menetapkan lima tersangka, tiga di antaranya merupakan pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penetapan ini menambah deretan praktik penyimpangan yang dilakukan orang yang semestinya menjadi ujung tombak penerimaan negara.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa integritas sistem perpajakan adalah hal fundamental. Menurutnya, setiap penyimpangan dalam pengelolaan pajak bukan hanya merugikan posisi negara secara finansial, tetapi juga mendegradasi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Skema “Dokumen Terbang” Terendus, Aktivitas Ore Nikel PT Anugerah Sukses Mining Dipertanyakan

2/02/2026

Kasus terbaru di KPP Madya Jakarta Utara bukan yang pertama. Sejumlah pegawai pajak sebelumnya telah terlibat dalam praktik korupsi yang beragam, termasuk pemalsuan perhitungan pajak, pengaturan pembayaran pajak sengaja dimanipulasi untuk keuntungan pribadi, dan penerimaan gratifikasi dari wajib pajak tertentu.

Meskipun sudah belasan nama aparatur pajak digulung penyidik, pertanyaan besar tetap muncul: apakah praktik korupsi di lingkungan DJP benar-benar sudah tuntas diusut? Belum ada jawaban pasti, namun lembaga antirasuah diyakini akan terus memperluas penyidikan hingga ke jaringan yang lebih tinggi.

Praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak memiliki dampak serius bagi negara. Selain mengurangi penerimaan pajak, hilangnya integritas sistem perpajakan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan dan menghambat pelaksanaan program pembangunan nasional.

KATAM Malut Laporkan PT Position Anak Perusahaan Kiki Barki ke Polda Maluku Utara, Terkait Dugaan Penambangan Ilegal

2/02/2026

Sejumlah kasus korupsi di lingkungan DJP sebelumnya juga pernah menjadi sorotan publik, seperti beberapa pegawai pajak yang terjerat hukum karena manipulasi data pajak dan penerimaan gratifikasi besar-besaran yang berujung pada proses penegakan hukum yang panjang.

KPK menegaskan akan terus menindak tegas setiap upaya pelanggaran hukum di lingkungan aparat pajak demi menjaga kepercayaan publik dan melindungi kepentingan negara dalam sistem perpajakan nasional.