Warga Halteng Geram, PLN Disorot Soal Dugaan Suplai Listrik ke Perusahaan Tambang
HALTENG, MAHERANEWS.COM — Pemadaman listrik yang terus berulang di Kabupaten Halmahera Tengah dalam beberapa bulan terakhir memicu keresahan luas di tengah masyarakat, khususnya warga desa lingkar tambang di Kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara.
Kondisi ini dinilai ironis mengingat Halmahera Tengah merupakan pusat industri strategis nasional dengan kebutuhan dan pasokan listrik berskala besar, namun justru masyarakat di sekitar kawasan industri kerap mengalami pemadaman hampir setiap hari.
Kasim Abdullah Nurdin, pemuda Weda Tengah sekaligus Ketua SPKEP SPSI PT Weda Bay Nickel, menegaskan bahwa persoalan listrik di Halmahera Tengah harus dilihat secara jujur dan proporsional.
“Perlu kami luruskan. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) memang berperan sebagai penyuplai daya listrik. Itu fakta. Namun setelah daya diserahkan, kewenangan penuh atas pengaturan dan distribusi listrik berada di tangan PT PLN (Persero),” tegas Kasim.
Menurut Kasim, berdasarkan penelusuran dan temuan lapangan, terdapat dugaan kuat bahwa PLN secara diam-diam menyalurkan listrik ke sedikitnya 10 perusahaan baik perusahaan tambang maupun perusahaan penunjang yang beroperasi di Weda Tengah dan Weda Utara.
Ia menyebutkan, perusahaan-perusahaan tersebut relatif jarang terdampak pemadaman, sementara desa-desa lingkar tambang justru mengalami pemadaman listrik hampir setiap hari.
“Yang jadi masalah bukan suplai dari IWIP, tetapi dugaan pengaturan distribusi oleh PLN yang tidak transparan. Industri berjalan normal, tapi rumah warga gelap. Ini jelas tidak adil,” ujarnya.
Kasim menekankan bahwa masyarakat tidak menolak kebutuhan listrik sektor industri, karena keberadaan industri juga memberikan dampak ekonomi. Namun ia menilai PLN telah keliru dalam menentukan skala prioritas pelayanan.
“Kalau suplai daya tersedia, tapi listrik masyarakat tetap padam, berarti ada persoalan serius dalam tata kelola distribusi. Dugaan kami, PLN lebih mengutamakan suplai ke perusahaan secara diam-diam dibanding pelayanan publik,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Kasim menyatakan pihaknya akan melaporkan persoalan ini secara resmi kepada Bahlil Lahadalia, selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema suplai dan distribusi listrik di Halmahera Tengah.
Ia juga mengonfirmasi adanya informasi rencana penandatanganan penambahan daya listrik antara IWIP dan PLN dalam waktu dekat. Terkait hal ini, Kasim mengimbau seluruh kepala desa dan pemuda lingkar tambang untuk melakukan pengawasan ketat.
“Penambahan daya harus disertai komitmen tertulis dan pengawasan publik agar kebutuhan listrik masyarakat menjadi prioritas utama. Jangan sampai daya bertambah, tapi rakyat tetap jadi korban pemadaman,” tegasnya.
Kasim menambahkan, masyarakat dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi lintas desa sebagai bentuk aspirasi kolektif dan tekanan moral kepada pemerintah pusat agar memastikan pelayanan listrik di Halmahera Tengah berjalan adil dan berkeadilan.
“Kami ingin menegaskan, ini bukan soal menyalahkan IWIP. Jika benar ada suplai listrik ke perusahaan lain tanpa transparansi, maka itu murni tanggung jawab PLN,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN Kabupaten Halmahera Tengah maupun Unit Induk Wilayah Maluku Utara belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan distribusi listrik ke perusahaan-perusahaan di Weda Tengah dan Weda Utara.
Leave a Reply
