Setahun Lapor Mas: Ribuan Aduan, Puluhan Masalah Kronis, Mampukah Sistem Ini Menjawab?
Jakarta, Maheranews.com — Program Lapor Mas Wapres (LMW) yang diluncurkan setahun lalu oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kini memasuki fase evaluasi besar. Sejak resmi dibuka pada 11 November 2024, kanal pengaduan tersebut telah menerima 16.505 laporan dari masyarakat di seluruh Indonesia. Aduan itu mencakup berbagai persoalan mulai dari pendidikan, sosial, lingkungan hidup, hingga sengketa pertanahan.
Data terbaru yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Wapres, Al Muktabar, menunjukkan bahwa kanal WhatsApp menjadi jalur favorit masyarakat dalam menyampaikan keluhan, yakni mencapai 66,07 persen dari total laporan. Sisanya disampaikan melalui layanan tatap muka setelah registrasi di portal resmi LMW.
Menurut Al Muktabar, tingginya minat masyarakat menggunakan LMW membuktikan dua hal: pertama, masyarakat semakin membutuhkan mekanisme penyampaian aspirasi yang cepat dan responsif. Kedua, pemerintah membutuhkan data langsung dari warga untuk memperbaiki berbagai layanan publik.
“Pak Wapres menegaskan, peta jalan Lapor Mas Wapres harus terus dioptimalkan. Bukan hanya sebagai kanal aduan, tetapi sebagai bahan untuk formulasi kebijakan publik yang lebih tepat sasaran,” ujar Al Muktabar.
Dari berbagai laporan yang masuk, ditemukan sejumlah isu dominan:
- pendidikan, seperti bantuan siswa miskin yang tidak tepat sasaran;
- sosial, termasuk bantuan pemerintah yang tidak diterima warga;
- permukiman dan lingkungan, termasuk pencemaran dan sengketa lahan;
- administrasi pemerintahan, seperti layanan kependudukan yang lambat;
- serta infrastruktur, terutama akses jalan dan air bersih.
Sebagian aduan berhasil diselesaikan melalui koordinasi langsung antara Sekretariat Wapres dan instansi pusat maupun daerah. Namun sebagian lainnya membutuhkan proses lebih panjang karena menyangkut tumpang tindih kewenangan hingga persoalan regulasi.
Pemerintah menekankan bahwa setiap aduan yang masuk dipilah dan diteruskan kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah terkait. Meski tidak semua dapat dituntaskan cepat, LMW menjadi kanal resmi yang memastikan aspirasi warga tidak berhenti di udara.
Dalam momentum refleksi satu tahun ini, Wapres Gibran menegaskan bahwa Lapor Mas Wapres bukan sekadar platform komunikasi, melainkan instrumental dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
“Setiap laporan masyarakat itu penting. Karena dari sanalah kita tahu apa yang dirasakan rakyat di bawah. Kita harus mendengar, lalu mencari solusinya secara cepat dan terukur,” pesan Wapres.
Wapres juga menginstruksikan agar evaluasi berkala dilakukan, terutama menyangkut kecepatan respon, kualitas tindak lanjut, serta peningkatan teknologi untuk memperkuat sistem pemantauan aduan.
Evaluasi internal menemukan beberapa kendala utama:
- keterlambatan respon dari pemerintah daerah atau instansi tertentu;
- perbedaan standar pelayanan publik di berbagai wilayah;
- serta kurangnya mekanisme pelaporan balik kepada pelapor.
LMW juga menghadapi tantangan teknis dalam menyesuaikan kapasitas sistem dengan tingginya volume aduan. Karena itu, Wapres meminta peningkatan teknologi informasi untuk mempercepat pengolahan data dan integrasi antar-lembaga.
“LMW harus berkembang menjadi sistem rujukan nasional dalam memperbaiki layanan publik,” ujar Al Muktabar.
Leave a Reply
