Rahmawati B. Bangsa Kecam Persekusi Anak di Pantai Galala Jailolo: PKK dan DP3A Dinilai Gagal
HALBAR, MAHERANEWS.COM — Direktur Pusat Studi Pemberdayaan dan Advokasi Perempuan dan Anak Kepulauan (PUSAKA), Rahmawati B. Bangsa, mengecam keras aksi persekusi yang diduga dilakukan oleh sejumlah remaja terhadap seorang anak di bawah umur di kawasan Pantai Galala Air Panas, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
Rahmawati menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kekerasan serius terhadap anak yang tidak boleh dianggap sepele. Ia mendesak aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk segera menangani kasus ini secara tegas agar tidak menjadi preseden buruk dan tidak terulang di ruang-ruang publik lainnya.
“Ini adalah alarm bahaya. Ketika anak bisa dipersekusi di ruang publik dan tidak ada respons cepat, maka negara sedang gagal menjalankan kewajibannya,” tegas Rahmawati
Menurutnya, persekusi terhadap anak baik dalam bentuk intimidasi, tekanan psikologis, maupun kekerasan verbal berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang yang berdampak serius terhadap tumbuh kembang korban.
Lebih jauh, Rahmawati secara terbuka mengkritik PKK dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang dinilai selama ini hanya menjalankan program bersifat seremonial, tanpa kehadiran nyata di lapangan ketika kekerasan benar-benar terjadi.
“Selama ini anggaran habis di sosialisasi, seminar, dan acara-acara formal. Tapi ketika anak menjadi korban kekerasan, tidak ada perlindungan nyata. Ini kegagalan serius,” ujarnya dengan nada keras.
Ia menegaskan bahwa pendekatan perlindungan perempuan dan anak yang hanya berorientasi pada laporan kegiatan, dokumentasi, dan seremoni tidak akan pernah menyentuh akar persoalan. Minimnya pendampingan korban, lemahnya pengawasan ruang publik, serta lambannya respons institusi membuat praktik kekerasan terus berulang.
“Kalau PKK dan DP3A hanya sibuk pada kegiatan simbolik, sementara korban terus berjatuhan, maka ini bukan sekadar kelalaian—ini pembiaran sistemik,” tegas Rahmawati.
Rahmawati juga menilai situasi ini mencerminkan kegagalan struktural dalam sistem perlindungan anak di daerah, khususnya di Maluku Utara. Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PKK dan DP3A, termasuk penggunaan anggaran yang selama ini diklaim untuk perlindungan perempuan dan anak.
“Perlindungan anak bukan slogan dan bukan baliho. Ini kerja nyata, pendampingan langsung, dan keberanian bertindak. Jika negara terus abai, maka korban berikutnya hanya tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.
Leave a Reply
