Pernyataan Bupati Halteng Picu Amarah Buruh IWIP
HALTENG, MAHERANEWS.COM — Pernyataan Ikram Malan Sangaji, Bupati Halmahera Tengah, yang menyebut pekerja Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) tidak memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi daerah, menuai kritik keras dari kalangan pekerja dan serikat buruh.
Dalam keterangannya, Bupati menyebut gaji pekerja IWIP berkisar Rp7–8 juta per bulan (di luar lembur) serta mengklaim sekitar 35 persen pendapatan tersebut dikirim ke kampung halaman masing-masing. Pernyataan ini dinilai tidak disampaikan secara utuh, tidak berbasis data terbuka, dan menyederhanakan realitas kehidupan buruh yang bekerja di kawasan industri.
Perwakilan buruh, Jadal Husain Ahsan, menegaskan bahwa kontribusi pekerja IWIP tidak bisa direduksi hanya pada besaran gaji atau pola pengeluaran personal. “Kehadiran ribuan buruh menggerakkan ekonomi lokal—UMKM, transportasi, perumahan, hingga perdagangan harian—yang tumbuh karena aktivitas kerja di kawasan industri,” ujarnya.
Kalangan buruh menilai narasi “tidak berkontribusi” merupakan pengabaian terhadap peran strategis tenaga kerja sebagai tulang punggung industri dan pembangunan daerah. Tanpa buruh, produksi tak berjalan, investasi mandek, dan penerimaan daerah dari aktivitas industri tidak akan mengalir.
Selain itu, buruh IWIP juga wajib pajak yang berkontribusi melalui pajak penghasilan, konsumsi barang dan jasa, serta berbagai aktivitas ekonomi lain di Halmahera Tengah. Mengirim sebagian penghasilan ke keluarga di kampung halaman dinilai sebagai tanggung jawab sosial dan kultural, bukan alasan untuk menafikan kontribusi ekonomi di daerah tempat mereka bekerja.
Pernyataan Bupati Halteng tersebut dinilai menyinggung martabat buruh dan berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah daerah dan pekerja. Serikat buruh mendesak klarifikasi terbuka dan meminta pemerintah daerah menyampaikan penilaian berbasis data, riset dampak ekonomi, dan realitas lapangan.
“Pemerintah daerah semestinya hadir sebagai pelindung dan mitra pekerja, bukan membangun narasi yang menyudutkan,” tegas Jadal. Buruh juga mendorong dialog konstruktif agar kebijakan daerah berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi lokal.
Buruh bukan beban daerah. Buruh adalah kekuatan utama pembangunan.
Leave a Reply
