Tambang Berlimpah Ekonomi Melesat, Kenapa Masyarakat Haltim Malah Terisolasi?
HALTIM,MAHERANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia mencapai 70,67 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025. Namun di balik capaian spektakuler ini, muncul temuan mengejutkan dari BPS dan Bank Indonesia (BI) yang justru mengungkap disparitas ekonomi serius antara sektor tambang dengan kondisi masyarakat lokal.
Pencapaian ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada Senin, 27 Oktober 2025. Halmahera Timur berhasil melampaui kabupaten-kabupaten lain di kawasan Halmahera, dengan Halmahera Tengah di posisi kedua mencapai 60,77 persen, disusul Halmahera Selatan dengan 35,10 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menegaskan kepada Brindonews.com bahwa pencapaian ini bukan kebetulan semata. “Pertumbuhan ini tidak terjadi begitu saja. Ini karena pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan bersama-sama mendorong penguatan sektor unggulan, terutama pertambangan, pertanian, dan perikanan,” ujarnya seperti dikutip dari Brindonews.com, Selasa (27/10/2025).
Richfat menambahkan bahwa pengembangan infrastruktur dan dukungan investasi memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi daerah. “Fokus kami ke depan adalah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kecamatan, agar peningkatan kualitas sumber daya manusia benar-benar membawa perubahan yang lebih baik,” tegasnya.
Ironisnya, di tengah gemerlap prestasi ekonomi tersebut, BPS bersama Bank Indonesia merilis temuan yang kontras pada periode 2024-2025. Laporan tersebut mengungkap bahwa Kabupaten Halmahera Timur justru menghadapi disparitas ekonomi yang signifikan antara kekayaan pertambangan dengan kesejahteraan masyarakat lokal.
Jarak geografis antara area pertambangan dengan pemukiman penduduk yang terpencil menjadi faktor utama ketimpangan ini. Masyarakat lokal tidak merasakan dampak ekonomi positif dari aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah mereka.
Menurut laporan yang dimuat Maheranews.com pada Minggu (22/12/2025), disebutkan bahwa “Jarak geografis antara area pertambangan dengan pemukiman masyarakat yang terpencil menjadi faktor utama ketimpangan ini. Masyarakat lokal tidak merasakan dampak ekonomi positif dari aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah mereka.”
Kondisi ini menciptakan paradoks ekonomi di mana wilayah yang secara sumber daya alam tergolong kaya dan bahkan mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, namun masyarakatnya justru tertinggal dalam akses terhadap pembangunan dan kesejahteraan. Infrastruktur yang minim dan aksesibilitas yang terbatas semakin memperparah keterisolasian masyarakat dari pusat-pusat ekonomi.
Berbeda dengan Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan performa ekonomi yang lebih inklusif dalam periode yang sama. Berdasarkan data BPS-BI yang dilansir Maheranews.com, Halmahera Tengah tercatat sebagai raksasa ekonomi di kawasan Halmahera dengan kontribusi mencapai 68,98 persen terhadap perekonomian regional pada tahun 2024-2025.
Angka tersebut menempatkan Halmahera Tengah sebagai motor penggerak utama perekonomian di Maluku Utara, dengan struktur ekonomi yang lebih terintegrasi dan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata dibandingkan dengan kabupaten tetangganya.
Temuan BPS dan BI ini menyoroti pentingnya kebijakan pemerataan pembangunan dan redistribusi manfaat ekonomi dari sektor pertambangan. Para ahli menilai diperlukan intervensi serius dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi kesenjangan ini.
Beberapa rekomendasi yang diajukan meliputi:
- Pembangunan infrastruktur penghubung antara area tambang dengan pemukiman masyarakat
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang berkelanjutan
- Skema bagi hasil yang lebih adil dari aktivitas pertambangan untuk pembangunan wilayah
- Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat di daerah terpencil
Data dari BPS-BI ini diharapkan menjadi basis bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di wilayah Halmahera Timur. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah prestasi pertumbuhan ekonomi makro menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil dan terisolasi.
Leave a Reply
