Aktivis Halmahera Timur Minta PT. ARA dan PT. JAS Site Subaim Tidak Terprovokasi Isu Demonstrasi

HALTIM, MAHERANEWS.COM — Sejumlah aktivis Halmahera Timur menegaskan sikap agar pihak perusahaan PT. ARA dan PT. JAS Site Subaim tidak terpengaruh dengan rencana aksi unjuk rasa yang dikabarkan akan dilakukan oleh kelompok mahasiswa dari luar wilayah lingkar tambang.
Aktivis Arjun menyebutkan bahwa pihak yang berencana turun aksi tersebut bukan berasal dari Maluku Utara, lebih jauh lagi bukan masyarakat Halmahera Timur maupun Kecamatan Wasile yang berada dalam wilayah lingkar tambang. Karena itu, ia menilai gerakan tersebut tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat lokal dan diduga memuat motif tertentu.
“Mereka tidak tahu situasi lapangan terkait isu pencemaran lingkungan maupun ekosistem laut di pesisir Subaim. Mereka bukan masyarakat lingkar tambang. Jadi jangan sampai perusahaan termakan isu atau tekanan yang tidak berdasar,” tegas Arjun.
Lebih jauh, Arjun menduga adanya indikasi upaya pemerasan dari kelompok yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa tersebut.
“Nanti kalau mereka melakukan demonstrasi, kita lihat setelahnya. Bila kemudian mereka meminta uang atau istilah ’86’, pihak perusahaan harus kirim bukti itu kepada kami. Kita siap mengkaji apakah perbuatan itu masuk delik pidana atau tidak,” ungkapnya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, maka pihaknya akan meminta perusahaan memberikan kuasa resmi untuk membawa laporan tersebut ke aparat penegak hukum.
“Kalau ada bukti permintaan uang atau pemerasan dengan dalih aksi, kami minta PT. ARA dan PT. JAS memberikan kuasa kepada kami agar dapat segera melaporkan mereka ke pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum,” tambahnya.
Arjun memastikan bahwa aktivis dan masyarakat lingkar tambang masih terus mengawal isu lingkungan secara objektif dan konstruktif, tanpa bermaksud menghambat komunikasi maupun program pemberdayaan yang dilakukan perusahaan.
Pernyataan tegas aktivis Halmahera Timur ini menjadi sinyal kewaspadaan terhadap potensi aksi yang tidak merepresentasikan suara asli masyarakat lokal, sekaligus upaya menjaga iklim investasi di wilayah pertambangan tetap kondusif namun tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup.












