Sambut PSN Migas Blok Masela 2029, Praktisi Hukum Simson Sarik Imbau Sinergi Pemda Maluku dan Pemerintah Pusat
AMBON, MAHERANEWS.COM — Menyambut rencana beroperasinya Proyek Strategis Nasional (PSN) Migas Abadi Blok Masela pada tahun 2029 mendatang, praktisi hukum Simson Sarik, S.H., M.H. mengimbau pentingnya sinergitas antara Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten terdampak, dan pemerintah pusat.
Proyek migas berskala global tersebut diperkirakan menyerap investasi sebesar US$ 20,94 miliar atau setara sekitar Rp342 triliun, sehingga membutuhkan dukungan kebijakan dan infrastruktur yang terintegrasi agar berjalan berkelanjutan.
Menurut Simson Sarik, salah satu faktor krusial penunjang keberlangsungan investasi adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku yang sangat bergantung pada konektivitas laut dan udara.
“Pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu memberi perhatian serius pada pembangunan akses jalan darat, pengadaan bandara, penambahan dermaga dan pelabuhan, serta armada transportasi laut. Infrastruktur ini menjadi kebutuhan mendasar untuk menunjang aktivitas industri migas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini fasilitas bandara baru tersedia di ibu kota dua kabupaten yang terdampak secara geografis dan administratif, yakni Kota Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kota Tiakur di Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun, jarak kedua ibu kota tersebut ke pusat pengolahan Blok Masela dinilai masih cukup jauh.
Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya pembangunan bandara khusus yang berada lebih dekat dengan kawasan pengolahan migas guna mempermudah akses investor, tenaga kerja, serta mobilisasi barang dan jasa.
“Harus disadari bahwa kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Karena Blok Masela merupakan PSN, maka pemerintah pusat melalui kementerian terkait wajib ikut berperan aktif dalam penyediaan infrastruktur pendukung,” tegasnya.
Selain infrastruktur, aspek keamanan wilayah di sekitar Objek Vital Nasional (Obvitnas) pengolahan migas juga menjadi perhatian serius. Simson Sarik menekankan pentingnya sinergi Forkopimda, khususnya aparat keamanan, mulai dari Kapolda Maluku, Pangdam XV/Pattimura, hingga jajaran Polres, Kodim, Polsek, dan Koramil di wilayah sekitar proyek.
“Keamanan dan ketertiban wilayah Obvitnas harus benar-benar dijamin demi kelancaran investasi dan stabilitas daerah,” katanya.
Dalam hal penyerapan tenaga kerja, Simson Sarik menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memprioritaskan pekerja lokal atau anak daerah Maluku. Ia merujuk data dua tahun terakhir yang mencatat Maluku sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan mencapai 16,42 persen atau sekitar 300 ribu jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
“Angka kemiskinan ini menjadi alasan fundamental yang tidak bisa ditawar. Penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi barometer utama dalam pengelolaan proyek migas Blok Masela,” ujarnya.
Ia berharap kehadiran mega proyek migas ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat Maluku, bukan sekadar pertumbuhan angka investasi.
Leave a Reply
