Pernyataan Bupati Halteng Soal Gaji PNS dan Karyawan IWIP Tuai Kritik Warganet
HALTENG, MAHERANEWS.COM — Pernyataan Ikram Malan Sangaji, Bupati Halmahera Tengah, dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang digelar di Bella Hotel, Selasa (17/12/2025), menuai kritik tajam dari warganet. Ucapan tersebut dinilai tidak berbasis data dan menyederhanakan persoalan ketenagakerjaan, khususnya terkait perbandingan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja industri tambang.
Dalam forum tersebut, Ikram menyamakan besaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan IIIA—yang menurutnya tidak sampai Rp4 juta per bulan dengan gaji karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Ia menyebut pekerja IWIP yang hanya melampirkan SKCK dan kartu kuning pencari kerja dapat menerima gaji Rp7–8 juta per bulan di luar lembur.
Pernyataan itu langsung mendapat respons negatif dari publik, terutama di media sosial TikTok. Salah satu akun, @Max Tahapary, secara terbuka menyayangkan pernyataan orang nomor satu di Halmahera Tengah tersebut. Dalam kolom komentar, akun itu menegaskan bahwa klaim gaji Rp7–8 juta “di luar lembur” tidak sesuai fakta.
“Tidak ada gaji Rp7–8 juta di luar lembur. Angka itu sudah termasuk semua komponen, mulai dari lembur, jam-jaman, hingga tunjangan,” tulis akun @Max Tahapary.
Menurutnya, sangat disayangkan apabila seorang kepala daerah berbicara di forum resmi tanpa menyertakan data yang akurat. Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan opini publik serta memicu kesalahpahaman antara PNS dan pekerja sektor industri.
Kritik serupa juga datang dari warganet lain yang menilai perbandingan gaji PNS dengan pekerja industri tambang tidak relevan. Mereka menyoroti perbedaan karakter pekerjaan, sistem jam kerja, risiko keselamatan, hingga kepastian jenjang karier yang tidak bisa disamakan secara sederhana.
“PNS punya kepastian kerja dan pensiun, sementara pekerja tambang menghadapi risiko tinggi dan kontrak kerja yang tidak selalu pasti. Jangan disamakan,” tulis seorang pengguna TikTok lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Bupati Halmahera Tengah terkait polemik tersebut. Publik berharap pernyataan pejabat daerah ke depan lebih berbasis data agar tidak memicu kegaduhan serta tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
Leave a Reply
