Dua Pejabat PUPR Pulau Taliabu Tersangka Korupsi Pembangunan Istana Daerah
TERNATE, MAHERANEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara secara resmi menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu. Penetapan tersangka ini diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, Selasa (9/12/2025).
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Utara, Richard S., menjelaskan bahwa penyidikan kasus ini menyasar proyek yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Taliabu tahun anggaran 2023.
“Kasus itu diduga merugikan keuangan negara senilai Rp8 miliar,” ujar Richard dalam keterangannya.
Proyek pembangunan Istana Daerah tersebut dikerjakan pada tahun 2023 dengan nilai kontrak mencapai Rp17,5 miliar. Dari total nilai kontrak tersebut, dugaan kerugian negara ditaksir mencapai hampir setengah dari nilai proyek.
Kedua tersangka yang telah ditetapkan memiliki inisial S dan MP. Tersangka S menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA), sementara tersangka MP berperan sebagai Pelaksana Kegiatan dalam proyek pembangunan tersebut.
Richard menegaskan bahwa pengumuman penetapan tersangka ini merupakan wujud komitmen Kejati Maluku Utara dalam transparansi dan akuntabilitas publik. “Penetapan tersangka ini disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam memberantas tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Penetapan tersangka di momentum Hari Anti Korupsi Sedunia juga menjadi simbol keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi, khususnya dalam pengelolaan anggaran pembangunan daerah.
Kejati Maluku Utara kini tengah melanjutkan proses penyidikan untuk mengungkap lebih detail modus operandi dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Istana Daerah Kabupaten Pulau Taliabu ini.
Leave a Reply
