Wamen PPPA Pastikan Shelter Aman dan Trauma Healing untuk Korban Bencana Sumatra
JAKARTA, MAHERANEWS.COM – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menyatakan akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memanfaatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur darurat di wilayah terdampak bencana Pulau Sumatra, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang yang saat ini belum tersedia dapur umum.
Langkah inovatif ini diambil untuk mempercepat distribusi bantuan pangan kepada korban bencana di tengah keterbatasan akses dan fasilitas memasak yang ada.
Menurut Veronica, pemanfaatan SPPG sebagai dapur darurat akan mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. “Jika SPPG dapat difungsikan sebagai dapur darurat, bantuan bisa disalurkan lebih cepat,” katanya di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Ia menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan ke Aceh Tamiang saat ini masih terfokus pada kebutuhan pangan siap konsumsi. Hal ini karena keterbatasan fasilitas memasak di lokasi tersebut, ditambah akses darat yang terhambat untuk penyaluran bantuan.
Wamen PPPA menekankan pentingnya koordinasi dengan BGN untuk pemanfaatan SPPG sebagai dapur darurat bencana. Tidak hanya itu, Kementerian PPPA juga siap berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya terkait penanganan bencana di Sumatra.
“Kami juga siap berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya terkait penanganan bencana di Sumatra,” ujar Veronica.
Menurutnya, koordinasi lintas kementerian/lembaga menjadi kunci untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak pascabencana di Sumatra berjalan optimal. Terutama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pemimpin sektor penanganan darurat.
Veronica menekankan fokusnya terhadap penyediaan shelter yang aman dan inklusif bagi perempuan, anak, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya. Shelter darurat tidak hanya sekadar tempat berlindung, tetapi harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan, terutama untuk kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.
“Termasuk untuk pelaksanaan trauma healing atau pemulihan luka batin untuk mereka,” ujarnya.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya pendampingan psikososial berkelanjutan bagi perempuan dan anak-anak pascabencana. Pasalnya, mereka justru menjadi kelompok yang paling membutuhkan penanganan trauma jangka panjang.
“Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan mengalami trauma berkepanjangan pascabencana. Mereka membutuhkan pendampingan khusus dan berkelanjutan,” ungkap Arifah.
Saat meninjau wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra, Menteri Arifah melihat langsung respons cepat penanganan bencana yang telah dilakukan. Salah satunya adalah konsolidasi internal hingga pelaksanaan trauma healing bagi para korban terdampak bencana.
“Ketika kami datang ke sana sudah ada proses trauma healing,” ujar Arifah.
Meski begitu, ia menilai secara kasat mata anak-anak tampak tidak mengalami trauma berat karena masih bisa bermain dengan normal. Namun, Arifah menegaskan bahwa trauma tidak selalu terlihat secara kasat mata, sehingga pendampingan psikososial tetap harus dilakukan secara berkelanjutan.
Kementerian PPPA memastikan bahwa shelter yang disediakan untuk korban bencana harus memenuhi standar keamanan dan inklusivitas. Hal ini penting untuk melindungi kelompok rentan dari berbagai risiko, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Fasilitas shelter juga harus memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, seperti ruang privasi, fasilitas sanitasi yang memadai, dan keamanan ekstra di malam hari. Untuk anak-anak, harus tersedia ruang bermain dan belajar yang aman agar mereka tetap dapat menjalani aktivitas normal di tengah situasi darurat.
Strategi Kementerian PPPA dalam penanganan bencana Sumatra mencakup beberapa aspek penting:
1. Distribusi Bantuan Pangan Memanfaatkan SPPG BGN sebagai dapur darurat untuk mempercepat distribusi makanan siap konsumsi di wilayah dengan akses terbatas.
2. Perlindungan Kelompok Rentan Menyediakan shelter aman dan inklusif yang memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya.
3. Trauma Healing Berkelanjutan Melaksanakan program pemulihan psikososial jangka panjang untuk mengatasi dampak trauma pascabencana, khususnya pada perempuan dan anak-anak.
4. Koordinasi Lintas Sektor Berkolaborasi dengan BNPB, BGN, dan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk memastikan penanganan bencana berjalan terpadu dan efektif.
Kementerian PPPA menegaskan komitmennya untuk terus memastikan perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak pascabencana. Tidak hanya dalam fase tanggap darurat, tetapi juga dalam fase pemulihan dan rekonstruksi jangka panjang.
“Perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab saat darurat, tetapi harus berkelanjutan hingga mereka benar-benar pulih dan dapat kembali menjalani kehidupan normal,” pungkas Wamen Veronica.
Dengan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan penanganan bencana di Sumatra dapat berjalan optimal dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan hak-hak kelompok rentan.
Leave a Reply
