Menko Polkam Koordinasi Kapolri-Panglima TNI-Kepala BIN Tangani Bencana Sumatera
JAKARTA, MAHERANEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menggelar rapat koordinasi strategis dengan tiga pilar keamanan negara: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Rapat tingkat tinggi ini digelar untuk membahas tindak lanjut konkret arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Rapat difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka mempercepat penanganan dampak bencana secara komprehensif. Agenda penanganan meliputi evakuasi warga, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah terdampak.
Menko Polkam menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah agar langkah penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif sesuai arahan Presiden.
“Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan,” tegas Menko Polkam.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Djamari menegaskan bahwa Polri, TNI, dan BIN memiliki peran strategis yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung penanganan bencana, baik dari aspek kemanusiaan, keamanan, maupun stabilitas nasional.
Polri dan TNI berperan penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan wilayah terdampak dan bantuan kemanusiaan langsung kepada korban. Sementara itu, BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi untuk memberikan early warning dan intelligence support.
“Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi. Seluruhnya harus bekerja secara sinergis,” tegasnya.
Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memastikan proses sinkronisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan antarinstansi terus berjalan optimal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan agar respons pemerintah terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan terukur.
Menko Polkam menekankan bahwa setiap lembaga harus menjalankan perannya sesuai tupoksi tanpa tumpang tindih, namun tetap dalam koridor koordinasi yang solid.
Menko Polkam menegaskan bahwa upaya penanganan bencana dan pemulihan di wilayah terdampak memerlukan dukungan situasi yang kondusif agar seluruh kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal. Karena itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat penting dalam mendukung kelancaran kerja pemerintah di lapangan.
“Situasi kondusif adalah kunci agar bantuan dapat disalurkan dengan lancar dan pemulihan berjalan cepat. Tanpa stabilitas keamanan, semua upaya akan terhambat,” ungkapnya.
Menko Polkam juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia meminta agar seluruh pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak mudah terprovokasi, baik di ruang publik maupun di ruang digital, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
“Di tengah situasi bencana, kita semua harus solid dan tidak mudah terprovokasi. Jaga ketertiban, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Kita harus saling mendukung, bukan saling memecah belah,” imbau Menko Polkam.
Selain membahas tindak lanjut arahan Presiden terkait penanganan bencana, rapat tersebut turut menyinggung kesiapan pengamanan perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Pembahasan dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun. Koordinasi pengamanan melibatkan TNI dan Polri untuk memastikan perayaan Nataru berjalan aman, tertib, dan lancar di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita harus bersiap menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat di akhir tahun. Pengamanan Nataru harus disiapkan dengan matang tanpa mengurangi fokus penanganan bencana,” pungkas Menko Polkam.
Rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menangani bencana secara cepat dan terkoordinasi. Dengan melibatkan tiga pilar keamanan negara TNI, Polri, dan BIN pemerintah memastikan bahwa penanganan bencana tidak hanya dari aspek kemanusiaan, tetapi juga stabilitas keamanan dan intelijen yang mendukung pengambilan keputusan strategis.
Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dengan menjaga kondusivitas dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi yang dapat menimbulkan kepanikan atau ketidakstabilan di tengah situasi darurat bencana.
Leave a Reply
